KPAI : Penghapusan UN Sejalan Dengan Sistem Zonasi PPDB

heriyoko, 12 Dec 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA--Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait penghapusan ujian nasional (UN) pada 2021. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan zonasi.

”KPAI menilai bahwa kebijakan penghapusan UN sejalan dengan sistem zonasi dalam PPDB, yaitu hanya mempertimbangan jarak rumah ke sekolah, bukan nilai UN-nya seperti praktik sebelum kebijakan zonasi PPDB ditetapkan pemerintah," kata Retno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2019).

Namun demikian, KPAI menyayangkan penurunan persentasi zonasi jarak murni yang semula sudah mencapai 80% setelah pelaksanaan tiga tahun zonasi, namun di era Menteri Nadiem malah kemunduran karena diturunkan drastis menjadi 50%.

Padahal, sudah banyak daerah yang mampu dan konsisten menjalankan 80% zonasi jarak murni  walau dengan segala keterbatasan. Berbeda dengan DKI Jakarta, yang memiliki jauh lebih banyak sekolah, namun “setengah hati”menerapkan zonasi murni sehingga seleksi PPDB sesungguhnya tetap menggunakan UN.

Menurut Retno, data Kemdikbud selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin justru mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya, karena seleksi PPDB menggunakan hasil UN.

Anak-anak kaya mampu bayar bimbel, sehingga nilai UN nya bisa tinggi dan memilih sekolah negeri manapun. Padahal, jumlah sekolah negeri minim. Akibatnya, sekolah negeri didominasi anak-anak dari keluarga kaya. Sedangkan anak-anak dari keluarga miskin justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan di sekolah swasta.

Apalagi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) juga memenangkan Kemdikbud dalam judicial review kebijakan PPDB system zonasi yang digugat Samsudin dkk, sebagai perwakilan masyarakat yang merasa dirugikan dengan system zonasi dalam PPDB.

”Pemerintah wajib menambah jumlah sekolah negeri bukan menurunkan persentasi zonasi murni”.  ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan.

KPAI juga menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan yang disertai jumlah sekolah di Indonesia. Angka menunjukkan jumlah sekolah jenjang SD mencapai 148 ribuan, jenjang SMP hanya 39 ribuan, dan jenjang SMA sekitar 13 ribuan..

Minimnya sekolah negeri dijenjang SMP dan SMA haruslah di atasi segera dengan membangun sekolah dan infrastruktur pendidikan yang mendukung kualitas pendidikan, bukan menurunkan persentase zonasi nya.

Kalau tidak segera ditambah, maka setiap tahun pemerintah akan menghadapi keluhan masyarakat dan masalah PPDB di setiap daerah. Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah pusat tidak hanya melakukan zonasi siswa, tetapi juga zonasi guru dan zonasi pendidikan yang melibatkan setidaknya 7 Kementerian/Lembaga.

Sistem zonasi dalam PPDB mendorong terciptanya pendidikan berkeadilan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Kontstisui Republik Indonesia. Namun, pendidikan yang berkeadilan adalah berkaitan dengan akses pendidikan, belum mencapai pendidikan yang berkualitas. Sejatinya pendidikan nasional harus berkeadilan dan berkualitas.

”Hanya menzonasi siswa tanpa menzonasi guru dan zonasi pendidikan tidak akan mendongkrak kualitas pendidikan. Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, sistem zonasi ini juga dapat digunakan untuk menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan”. tutur Retno. (hy) 

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu