Dewas Minta DPR RI Berhentikan Dirut RRI karena Banyak Kebijakan Sepihak Merugikan Negara

heriyoko, 25 Jun 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

JAKARTA--Konflik internal di lembaga penyiaran publik semakin mencuat. Anggota Dewan Pengawas (Dewas) RRI, Freddy Ndolu mendesak agar Direktur Utama ( Dirut ) RRI, M. Rohanudin diberhentikan dari jabatannya, karena telah melecehkan Dewas dan membuat banyak kebijakan secara sepihak tanpa dibicarakan dengan Dewas, serta merugikan negara.

” Sebagai anggota Dewas, saya sudah sampaikan permasalahan di LPP RRI kepada Komisi 1 DPR RI dan mendesak agar Dirut RRI diberhentikan” tegas Freddy, kepada Indonesiasatu.co.id, Kamis (25/6/2020)

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI, Selasa (23/6/2020). Freddy Ndolu menyatakan sudah berkunjung kompleks RRI di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, didampingi Direktur Teknologi Media Baru. Faktanya kondisi pemancar dan peralatan pendukung siaran luar negeri- Voice of Indonesia yang sejak tahun 1945 mengudara dalam 9 bahasa asing dan Indonesia melalui gelombang pendek short wave (sw), kini tinggal kenangan.

Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia ( UIII) yang cepat telah merobohkan 15 tower pemancar sw dan mw. “Ada kontradiktif antara UIII yang begitu cepat pembangunannya menguasai lahan pemancar, tower, genset dan sarana pendukung lainnya, tanpa pergantian dengan atas nama negara.

Karena itu, Freddy minta perhatian pemerintah dan DPR terhadap nasib RRI tersebut. Menurutnya, Cimanggis adalah bargaining power RRI untuk bangsa Indonesia yang dititipkan founding fathers untuk Republik ini. Sehingga cita-cita Presiden Soekarno dan Soeharto untuk pembangunan multimedia RRI kini tinggal kenangan di Cimanggis.

Mengapa Dirut membiarkan itu tanpa upaya pergantian yang setara. Hingga hari ini, semua atas nama negara mengambil begitu saja tanpa pergantian, membiarkan peralatan RRI habis begitu saja. Padahal kata Freddy, terdapat 7 pemancar SW – 2 x 250 kw; dan MW 2 x 50 kw; 1 x 150 kw. 7 genset berkekuatan 1-2 megawat dgn nilai mencapai triliunan rupiah, tapi dibiarkan terbengkalai. Bahkan, penjarahan terjadi setelah pembangunan UIII dimulai.

”Saya minta Dirut RRI bertanggungjawab. Tapi, Dirut RRI merasa sudah berjasa pada pemerintah, sehingga seenaknya menyerahkan aset RRI tersebut, dan ini menjadi preseden buruk untuk membangun kemandirian LPP RRI deni kepentingan bangsa dan negara,” ujar Fredy.

Selain itu, Dirut sering mengambil keputusan sendiri tanpa melaporkan hal-hal yang sensitif di publik. Padahal, sudah diingatkan oleh DPR. Seperti menggunakan uang negara untuk lembaga survei Indobarometer, untuk ‘menggebuk’ pemerintah, survei terkait Covid-19.

“Penggunaan revisi anggaran RRI untuk covid-19, pun tanpa laporan yang jelas kepada siapa dan untuk apa uang itu juga tidak ada laporan yang jelas. Selain itu, Dirut secara sepihak mematikan siaran Pro1 dan Pro2 di seluruh Indonesia tanpa laporan ke Dewas,” jelas Freddy.

Freddy menambahkan, Dirut juga melakukan pembohongan publik melalui survei settingan bekerjasama dengan Indostrategic bahwa pendengar RRI berjumlah 45 juta jiwa dengan.anggaran Rp750 juta/tahun sejak 2017. Sedangkan dengan Nelse biayanya Rp 750 juta/tahun dan jumlah pendengar RRI hanya 7 juta orang

Kegiatan survei itu menurut Freddy, telah menimbulkan pertanyaan tentang independensi RRI dan keberpihakan RRI. Bahkan survei pemilu quick report RRI dengan nilai Rp4 miliar, sudah pernah dipertanyakan Komisi I DPR.

Sejumla reporter dan penyiar dipekerjakan lansung ke microphone RRI tanpa dikondisikan melalui DIKLAT RRI. Bahkan sejumlah pejabat dibiarkan pensiun lebih cepat, tanpa diskresi dirut untuk mempertahankan.

Dalam upaya melanggengkan kekuasaannya, Dirut RRI M. Rohanudin terus bermanuver ke berbagai pihak seperti kepada Menkoinfo Jhonny G. Plate dengan meminta Dewas diberhentikan karena tidak mendukung kebijakan pemerintah.

“Itu jelas fitnah (ada rekamannya jika yang terhormat Komisi I DPR berkenan). Jadi, Dirut RRI telah melecehkan Dewas di depan karyawan,” kata Freddy.

Semua kasus ini, menurut Freddy, Dirut RRI sudah melampaui kewenangannya, dan tidak paham prinsip-prinsip LPP di negara demokrasi Indonesia ini. Karenanya, sudah saatnya Dirut diberhentikan karena tak memiliki kemampuan, dan telah melecehkan Dewas. Dimama melecehkan dewaa sama saja melecehkan DPR dan Presiden.(hy)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu